IMAJI 1999-2006

Pada awal berdirinya tahun 2001 bernama IKATAN MAHASISWA JAMBI (IMAJI) waktu itu UIN masih IAIN. Namun mengalami perubahan pada tahun 2006 pada MUBES ke-III menjadi HIMPUNAN MAHASISWA JAMBI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (HIMAJI UIN SU-KA). Pengurus baru yang menyandang nama ini adalah Burlian Sanjaya sebagai katua dan Muhammad Toyib sebagai sekretaris. Banyak pertimbangan tapi yang paling utama adalah adanya semangat bangkit dari teman-teman untuk kembali eksis. Bayangkan saja ketika LPJ pengurus IMAJI yang datang hanya ketua dan sekretaris saja. Sebelumnya juga hidup segan mati tak mau.

HIMAJI 2006

Pada masa ini dimulai administrasi surat-surat dengan lebih tertib dan didokumentasikan secara tertulis dalam softcopy dan hardcopy. Sudah pula dimulai ketemu rutin walau pun tidak begitu berjalan. Pada masa ini juga ada sesuatu yang baru yakni seringnya muncul pamphlet HIMAJI, baik yang berupa pengumuman maupun sekedar komentar atau pesan-pesan yang terkait lansung atau tidak lansung dengan mahasiswa. Sehingga semakin meningkatkan imej dan simpati anggota.

Tinggal yang belum adalah penyempurnaan yang lain yang selayak dan sebaiknya ada dalam sebuah organisasi. Seperti AD/ART dan PELANTIKAN, RAPAT KERJA, PROGRAM KERJA, EVALUASI dan lain sebagainya. Jangan lupa pada kepengurusan terakhir ini juga sudah pakai moto yaitu WASTA’INU FIL BIRRI WAT TAQWA. Dengan motto ini diharapkan seluruh anggota akan saling kebersamaan dalam segala urusan dan usaha baik kuliyah atau karir, organisasi dan obsesi masing-masing.

Oleh: Dedi syaputra & Joemardi Poetra
Tepat pada tanggal 11 Agustus 2007, suasana Asrama Jambi yang terletak di Jalan DN III/717, Kec. Danurejan, Kab. Bausasran, Yogyakarta terlihat berbeda dibandingkan hari biasanya yang disibukkan oleh aktivitas para pekerja, terkait proyek pembangunan asrama jambi oleh CV Anisa Pratama yang dimulai dari tanggal 11 Desember 2006. Suasana justru terlihat penuh oleh kepulan asap tebal yang berasal dari kobaran api yang sengaja dilakukan oleh para pekerja bangunan tepat di depan asrama tersebut. Disamping itu, tampak beberapa para pekerja, dan masyarakat sekitar duduk di pelataran asrama tersebut.
Menurut Aryanto (11/08/07), salah seorang tukang mengatakan, ini semua adalah wujud dari emosi para pekerja yang tak kuasa menahan emosinya ketika sampai saat ini gaji mereka belum dibayar oleh Kontraktor. “selama ini hanya janji-janji belaka, hasilnya nihil,” tambahnya.
Selaku tukang cat, ia menambahkan tepat pada hari itu, pihak Pemda Jambi akan datang untuk melakukan pengecekan terhadap bangunan asrama tersebut. “Jadi persoalan gaji, akan kami tuntut. kalau seandainya belum juga dibayar hari ini, maka bangunan ini pasti kami robohkan, tanpa terkecuali,” bebernya
Hal yang sama juga diakui oleh Paryadi (11/08/07), selaku tukang pladpon dan keramik. Ia menuturkan proses pembangunan asrama tersebut memang terkesan ‘liar’ dan tidak ada satu bentuk keseriusan dari pihak kontraktornya.
Sebagai orang yang berpuluh tahun berprofesi sebagi tukang bangunan, ia mengatakan baru kali ini menemukan kontraktor yang tidak bertangung jawab dengan hasil kerjaannya. Mulai dari gaji para pekerja yang berbulan-bulan belum dibayar, penyediaan material bangunan yang kerap terlambat, dan intensitas kontrol terhadap hasil kerja para pekerja yang kecil. “Bahkan tak jarang kita menggunakan material bangunan bekas bangunan asrama lama,” tutur pria kelahiran Wonosari itu.
Menurut pasal 16 tentang Resiko, ayat dua dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Nomor: 364/RGKRD?BP-XII/2006), mengatakan Jika pada waktu pelaksanaan terjadi kemacetan-kemacetan akibat tidak tersedianya bahan dan alat-alat karena kesalahan pihak kedua, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, atau dalam hal ini kontraktor.
Kaitannya dengan gaji yang belum dibayar, ia menceritakan pernah satu waktu ketika hendak berangkat kerja, motor kehabisan bensin sedangkan duit tidak ada, padahal harus bekerja. ”Demi mata pencaharian untuk keluarga, aku pun menitip STNK di salah satu POM bensin tersebut,” bebernya ditengah penantian gaji.
Setahu bapak dari tiga anak tersebut, persoalan belum dibayarnya gaji para pekerja disebabkan oleh kontraktor yang katanya belum mendapat dana dari pemda. “Padahal harusnya kontraktor dalam mengambil sebuah tender harus memiliki minimal 2/3 dari dana secara keseluruhan,” bebernya.
Selain Sugimin (tukang cagak/tiang), Jumadi (tukang pasir), Wawan (tukang Kusen), Sariyanto pun sampai saat ini masih menunggu gaji yang belum mereka dapatkan dari kontraktor.
Menanggapi adanya rencana perobohan bangunan asrama oleh para pekerja, ketua RT 05 (11/08/07) Suratno yang berdekatan dengan lokasi asrama, mengatakan kita memang pada awalnya tidak pernah dilibatkan atau setidaknya diajak membicarakan persoalan pembangunan tersebut, yang ada justru kita dipaksa untuk menandatangani SBMnya saja, setelah itu tidak ada lagi informasi apa-apa. “Kok tahu-tahu sekarang asrama mau dirobohkan oleh para pekerja, saya tidah tahu menahu dan hanya bisa mengatakan bersabar dulu, kemudian cari kontraktornya, kalau bisa setalah digaji nanti, jangan bekerja disana lagi,” imbuhnya ketika ditemui oleh Crew Majalah KPJ di rumahnya di Kampung Pariyan.
Akan tetapi melihat emosi para pekerja yang tak kuasa ditahan lagi. “ Apa boleh buat dan saya tidak bisa melakukan apa-apa,” lanjutnya. Suasana pun menjadi tak terkontrol ketika pihak dari Pemda Provinsi Jambi datang ke lokasi pembangunan tersebut sekitar pukul 16.30. Adu mulut terjadi antara para pekerja bangunan dengan pihak Pemda yang diwakili oleh dua orang yakni Sulaimi, SE dan Jaya yang menuntut pembayaran gaji saat itu juga.
Menurut penuturan Sulaimi (11/08/07), selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan (baca: Surat berita acara serah terima lapangan nomor: 351/RGKRD-BP/XII/2006) di depan semua massa para pekerja mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali menunggu dari pihak kontraktor dan kalaupun harus membayar hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu satu minggu lagi. “Lagi pula kami kesini dalam rangka pengecekan, bukan persoalan gaji para pekerja yang belum dibayar,” tuturnya di depan massa pekerja.
Namun apalah daya, nasi sudah jadi bubur. Tekad para pekerja yang seringkali dijanjikan pembayaran gaji namun tidak pernah tepat tetap ngotot minta dibayar waktu itu juga. Suasana pun tambah panas dan pihak Pemda tampak kebingungan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ketika Sulaimi dimintai tanggapan oleh Crew Majalah KPJ atas persoalan tersebut, Pemimpin pelaksana kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah Dinas provinsi Jambi ini hanya mengatakan persoalan tersebut tidak diketahui olehnya sebelum ini.
Ir. Armen Puri Hatta, selaku kontraktor yang seharusnya ada di tengah para pekerja tidak berada ditempat karena sedang ada di Jambi. Dihubungi lewat telpon beberapa kali, ia hanya menjawab dengan lugas: ‘tidak bisa membayar, karena termin dari Biro Perlengkapan Setda Provinsi Jambi selaku kuasa pengguna anggaran belum turun’.
Bahkan pada waktu Crew Majalah KPJ menghubungi via telepon sebelum persoalan ini mencuak dan mengemuka, mangatakan hal itu disebabkan oleh birokrasi Jambi yang jelimed atau sulit, sehingga serah terima ketidatanggung jawaban antara pihak kontraktor dengan Pemda Provinsi Jambi pun silih berdatangan tanpa ada kepastian.
Widodo, salah satu orang Yogyakarta yang pernah kerja di Jambi pun ikut menetralisir suasana yang semakin kacau dengan mendudukan persoalan tersebut pada pososisnya tanpa berpetensi dengan salah satu pihak. ”Ini adalah persoalan hak dan kewajiban, di satu sisi para pekerja sudah melakukan kewajibannya, yakni pekerjaannya, dan disi lain kontraktor atau dalam hal ini sampean dari pihak Pemda harus memberi haknya pula,” tuturnya.
Akhirnya, Kesepakatan pun tercapai, (walaupun sebelumnya tidak ada kepastian dari pihak Pemda untuk bertanggung jawab atas talangan/pinjaman dana), Widodo mau meminjamkan dananya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)* sebagai dana awal untuk membayar setengah dari keseluruhan gaji yang harus dibayar oleh kontraktor yakni sejumlah Rp 28.202.500 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu dua lima ratus rupiah).
Akan tetapi itu semua dengan catatan, ada tanggal jatuh tempo untuk membayar setengah dari gaji yang belum terbayar, yakni tanggal 18 Agustus 2007. Maka, ketika itu terlewati, bangunan menjadi jaminan logis untuk mengembalikan sejumlah dana yang belum didapatkan oleh para pekerja alias dirobohkan sesuai dengan taksiran dana yang dibutuhkan oleh para pekerja itu sendiri.
Hal itu terbukti dengan kesepakatan yang sama-sama ditandatangani lewat hitam diatas putih oleh kedua belah pihak yakni antara para pekerja bangunan dengan Sulaimi, selaku pihak yang bertanggung jawab.
Sampai saat ini persoalan tersebut sudah selesai, akan tetapi ungkap Padil selaku ketua KPJ menjelaskan, ini mengabarkan pada kita semua bahwa pembangunan yang dikomando oleh Pemda Provinsi Jambi belum tertata rapi, sehingga banyak persoalan yang terjadi justru ber efect jangka panjang bagi pelajar Jambi yang ada di Yogyakarta, tak terkecuali hubungan pelajar Jambi dengan masyarakat setempat. Disamping itu, dia juga menambahkan persoalan terlambatnya pembayaran gaji para pekerja menandakan, pekerja bangunan belum dianggap sebagai mitra kerja yang baik.[]
*Ket: Jumlah gaji pertukang secara keseluruhan dengan perincian sebagai beikrut:
No Nama Pekerja Keterangan Gaji
1 Aryanto Rp. 6.700.000
2 Paryadi Rp. 1.350.000
3 Sugimin Rp. 310. 000
4 Sariyanto Rp. 500.000
5 Wawan Rp 12.850.000
6 Jumadi Rp. 980.000
7 Tukang listirk Rp. 2000.000
8 Tukang Brangkal Rp. 1.250.000
9 Joko Haman Rp. 262.500
10 Mandor batu RP. 2000.000
- Jumlah Total Rp. 28.202.500 .[]

Oleh: Rudi
Siang itu (19/12/07), langit tampak mendung, ratusan kendaraan silih berganti menghiasi sepanjang jalan Bausasran. Rentetan bunyi klakson pun tak henti-henti mengemuka secara berlebihan, pertanda egoisme para pengendara. Bahkan, udara hitam pun muncrat dari setiap knalpot mobil dan membuat pemandangan kota begitu usam sekaligus mengernyitkan setiap jidat siapa saja yang di sekitarnya. Sekitar 10 meter dari jalan, terdapat sebuah warung makan yang saban harinya buka dari pukul 07.30 pagi sampai 19.30 malam dan begitu seterusnya.
Sri Hardiyanti, itulah nama pemiliknya. Terhitung semenjak tahun 2002 profesi sebagai penjual warung makan telah ia lakoni. “Maklum, kehidupan keluarga selama ini ditopang dari hasil buka warung,” bebernya. Kesabaran serta keuletan mungkin menjadi keistimewaan tersendiri bagi ibu tiga anak ini, mengingat usianya yang tak lagi muda, 62 tahun. “Beginilah mas hidup saya dari kecil sampai tua, selalu belajar menjadi manusia mandiri,” lanjutnya.
Semenjak adanya proyek pembangunan asrama pelajar Jambi Yogyakarta (11 Desember 2006), semua para pekerja menghabiskan rasa lapar dan haus, bisa dipastikan di warung ibu Sri tersebut. Dan sejak itu pula, warung yang tak berjauhan dari lokasi pembangunan tersebut, terpaksa membuka warung lebih awal (06.30 pagi), sehingga sekitar pukul 03.00 malam Sri bersama karyawannya telah mempersiapkan berbagai macam menu makanan seperti hari biasa. “Saya lakukan ini semua karena permintaan dari para pekerja yang perlu makan sebelum jam 07.00 pagi,” tuturnya.
Tak jarang, karena gaji sering terlambat dari kontraktor, membuat para pekerja terpaksa ngutang di warungnya. Begitulah keseharian Sri dengan para pekerja tanpa rasa curiga. Akan tetapi dalam perjalanannya, kepercayaan yang diberikan Sri justru dibalas dengan kehilangan uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lantaran uang makan selama di warung tersebut belum dibayar dan tidak tahu kabarnya seperti apa sampai saat ini.
Darmadi, selaku mandor pembangunan asrama Jambi menjelaskan lewat sepucuk surat kepada Sri dengan mengatakan bahwa belum bisa membayar utang, karena belum dapat bayaran gaji dari kontraktor, yakni Armen.
“Sebelumnya aku minta maaf, karena aku telah menyusahkan ibu ? Buk… aku minta kesadarannya, emang aku yang salah kemarin waktu pulang gak ngasih khabar ibu, Terus terang kasbon warung itu tetap aku bayar tapi ibu harus sabar, karena aku juga lagi nunggu uang kiriman dari bos Armen. Aku disini juga ngusahain ibu, tapi aku belum bayaran, Dan besok hari sabtu aku bayaran, aku mohon maaf sebesar-besarnya jika Tidak datang ke warung, karena aku malu sama ibu,” itulah bunyi surat tersebut.
Namun, lima bulan sudah berjalan, utang pun juga belum dibayar. Ibu yang akrab dipanggil Sri ini menghubungi kontraktor, namun setiap dihubungi nomornya selalu tidak aktif. “saya sempat sakit mas, mikirin hal semacam ini, apalagi kondisi saya akhir-akhir ini sering sakit-sakitan,” ceritanya pada crew Kajalangko.
Istri dari Sunaryo ini menambahkan, dalam suatu waktu pernah mengecam Armen selaku kontraktor, kalau tidak mau menemuinya dan membayar semua utang para pekerja, maka akan diumumkan lewat Koran kedaulatan rakyat. “Akan tetapi itu tidak jadi, karena dia datang kerumah saya,” bebernya. Namun apalah daya, kedatangannya pun tidak menyelesaikan persoalan, dan justru mengatakan sudah membayar gaji para pekerja. “Itu cuman alasannya saja, yang jelas dia tidak mau bertanggung jawab,” tuturnya merasa tidak percaya. “Kualat kamu makan uangku,” kilahnya ketika rasa jengkel pada Armen yang tidak tertahan lagi.
Bagi perempuan kelahiran 18 November 1946, Persoalan tersebut sengaja tidak diceritakan pada siapa-siapa kecuali pada suaminya yang sudah pensiun dari PNS (Pegawai negeri Sipil) guru. “Itu pun, dia hanya sekedar memberi semangat dan pesan agar hati-hati memberikan kepercayaan pada orang lain,” lanjutnya.
Wanita yang sempat kuliah di Sospol UGM ini memiliki tiga anak. Anak pertama sekarang sedang bekerja di kejaksaan Jakarta sebagai Jaksa, yang kedua Pemborong Pasir di jalan Kaliurang dan yang terakhir juga sedang bekerja sebagai Jaksa di Lampung. “Tidak pernah saya cerita sama mereka, karena ini adalah urusan saya dan pada awalnya, memang tidak menyangka kalau akan seperti ini jadinya,” tuturnya sembari melayani para pembeli yang silih berganti berdatangan.
Tak dinyana, rentetan misteri dibalik pembangunan asrama baru pelajar jambi Yogyakarta belum juga reda. Akibat proyek pembangunan yang tidak tertata rapi, orang lain pun jadi tumbal. Dan Sri Hardiyanti pun hanya bisa berharap uangnya yang berjumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus rsupiah) bisa kembali. “Karena uang tersebut cukup untuk membayar gaji dua karyawan warung saya yang belum dibayar,” bebernya sembari berharap lebih.[]
Tulisan (berita) ini diambil dari Majalah Kajanglako Yogyakarta, edisi Maret 2008

Oleh: Joemardi Poetra & Padil
Proses pembangunan asrama yang bermasalah selama ini, membuat pihak PMJY selaku orgnisasi penguyuban masyarakat Jambi di Yogyakarta meminta KPJ (Keluarga Pelajar Jambi)Yogyakarta untuk bersikap lebih progress dalam menyikapi persoalan tersebut.
Pembangunan asrama Jambi yang berlokasi di Jalan DN III/717, Kec. Danurejan, Bausasran, Yogyakarta sampai saat ini masih meyimpan banyak pertanyaan. Semua berawal dari tidak dilibatkannya mahasiswa jambi sebagai calon penghuni asrama atau lebih tepatnya dengan pihak pengurus KPJ selaku organisasi pelajar Jambi yang ada di Yogyakarta.
Hal yang sama juga terjadi dengan pihak PMJY (panguyuban masyarakat Jambi Yogyakarta) selaku orangtuanya mahasiswa Jambi yang ada di Yogyakarta. Namun, seiring proyek pembangunan asrama berjalan, persoalan itu pun terkesan selesai begitu saja. Walaupun ada ‘pekikan’ kecil dari segelintir mahasiswa, tetapi itu jauh di ambang sana.
Dalam perjalanannya. Mulai tanggal 11 Desember 2006, proyek pembangunan yang ditaksir menghabiskan dana sebesar Rp 511.950.000 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ini pun mengalami banyak persoalan dilapangannya. Mulai dari jadwal penyelesaian yang jauh molor, (seharusnya 120 hari, terhitung dari kalender sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah kerja (RKS) dari pengguna anggaran kegiatan pemeliharaan tanah aset Pemda Provinsi Jambi -red), gaji beberapa tukang yang berbulan-bulan telat dibayar oleh kontraktor serta yang lebih fundament adalah struktur bangunan yang tidak sesuai dengan master plannya.
Kamal Firdaus, SH (12/08/07), selaku ketua organisasi Panguyuban Jambi Yogyakarta di sela rapat terbatas dengan beberapa anggota PMJY di rumahnya yang bertempat di Jalan Menur 459 B Jeruk Legi Banguntapan Bantul, mengatakan mahasiswa Jambi terkesan lamban dan tidak progress. “Bisanya cuman ngadu sama PMJY, setelah itu selesai,” bebernya.
Laki-laki kelahiran jambi ini menambahkan mahasiswa harus pro-aktif dan melakukan beberapa tindakan yang kiranya dapat membantu penyelesain persoalan asrama tersebut. “Karena kalau kami langsung turun lapangan, tentu akan melahirkan banyak tafsiran di tingkat Pemda Provinsi Jambi, bisa saja kita dianggap yang menyokong upaya ini semua, padahal ini cuman wujud tanggung jawab moral sebagai orang tua, tak lebih,” tuturnya.
Tepat tanggal 12 Agustus 2007 beberapa orang diantara pihak PMJY (Kamal Firdaus, Jamroh, Kusnadi, dan Tulus) melakukan pengecekan ke lokasi proyek pembangunan yang luasnya 773 M2. Ternyata memang terlihat beberapa indikasi ketidakberesan pada struktur bangunan.
Menurut Tulus, (12/08/07), selaku pekerja dinas umum Yogyakarta mengatakan pembangunan asrama ini terkesan main-main. Banyak bangunan yang tidak layak pakai. Mulai dari kamar yang seperti tahanan, cagak yang sekedar berdiri tanpa kekuatan, serta pladpon yang tidak rapi dan masih banyak struktur bangunan yang menggunakan barang bekas dari bangunan asrama sebelumnya. ”Yang jelas ini sangat tidak layak, dan melenceng dari konsep perencanaan,” imbuhnya di tengah pengecekan di lokasi proyek tersebut.
Hal itu di akui oleh Paryadi, salah seorang tukang yang ada di proyek tersebut. Ia mengatakan seringkali material bangunan datang terlambat, bahkan tidak ada. “Pernah satu waktu paku tidak ada, ya..kami pakai aja paku bekas saja, begitu juga dengan kayu untuk pladpon,” bebernya
Selaku sekretaris PMJY, Jamroh Lathif (12/08/07) mengatakan orang yang awam saja dengan masalah bangunan akan mengatakan bangunan tersebut sangat tidak layak. “Bahkan kalau di lihat lebih jauh, bangunan asrama tersebut tidak sedikitpun mencerminkan identitas ke-Jambian,” tambah laki-laki yang juga menjabat sebagai Kajur (ketua Jurusan) KI (Kependidikan Islam) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Ketua KPJ periode 2007-2008, Padil mengatakan bahwa pembangunan asrama ini memang dari awal sudah bermasalah. Hal itu terbukti ketika pihak kontraktor yang mendadak tanpa pemberitahuan mengabari pada penghuni asrama, untuk mencari tempat lain, karena asrama baru mau dibangun. ”Padahal waktu itu teman-teman-teman lagi mempersiapkan ujian, tentu ini kabar buruk bagi para penghuni asrama,” bebernya.
Namun dengan iktikad baik Pemda yang mau membangun asrama baru, kami cukup senang, dengan harapan organisasi keluarga pelajar jambi (KPJ) yogyakarta akan lebih baik ke depannya,” harapnya.
Akan tetapi menurut pria kelahiran terusan Jambi ini, setelah proyek berjalan, persoalan pun terus mengemuka. Salah satunya persoalan struktur bangunan yang tidak sesuai dengan konsepnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran di banyak pihak, termasuk KPJ dan PMJY. “Kasihan kan, nantinya dengan generasi yang akan datang ketika menempati bangunan yang bermasalah, coba lihat saja, pladpon, kayu untuk pintu, cagak tiang bangunan itu tidak bagus, padahal Yogyakarta rawan gempa,” bebernya seketika.
Dalam hal ini, pihak KPJ selaku organisasi mahasiswa Jambi yang ada di Yogyakarta telah dua kali mengirim surat (3/02 & 23/08/07) untuk memberitahukan kepada Bagian Perlengkapan Pemda Provinsi Jambi terkait persoalan struktur bangunan asrama Jambi yang bermasalah.
Namun sampai proyek pembangunan hampir selesai, pihak Pemda terkesan membiarkan begitu saja, tanpa ada penjelasan sedikitpun kepada KPJ Yogyakarta. Bahkan menurut Sulaimi, (11/08/07) yang sempat mengecek bangunan asrama tersebut mengatakan tidak tahu menahu dengan persoalan tersebut.
Menurut hasil rapat dengan anggota KPJ di sela-sela Diskusi ”Pendidikan Orang Rimba” yang di adakan Oleh KPJ yang bertempat di Rumah makan Jayadini Lesehan, Jalan Raya Ngeripik 19 A Banguntapan Bantul menghasilkan beberapa point kesepakatan, diantaranya adalah: Membentuk Tim Khusus untuk mengkroscek tentang proyek Pembangunan asrama tersebut, mengirim surat untuk kedua kalinya kepada Pemda Jambi sebagai wujud sikap atas pembangunan yang bermasalah ini dan konsultasi dengan pihak PMJY selaku organisasi Panguyuban warga Jambi yang ada di Yogyakarta.[]
*Berita ini diambil dari Majalah Kajanglako KPJ Yogyakarta, edisi maret 2008

……Berapa hutang yang tidak dibayar para pekerja terhadap ibu Sri Hardiyanti, pemilik warung yang berlokasi tidak jauh dari lokasi asrama. Dia menangis, lantaran kejujuran justru dibalas dengan penantian hutang yang tidak berkesudahan. Berapa dalam ukuran fondasi bangunan yang digali serta tebal besi yang digunakan para pekerja untuk asrama, padahal jamak diketahui, Yogyakarta adalah salah satu daerah rawan gempa, sehingga keselamatan penghuni menjadi persoalan pelik. Berapa bulan gaji para pekerja tidak dibayar oleh kontraktor, padahal mereka memiliki tanggungan terhadap anak, istri dan keluarga lainnya. Bahkan tak jarang, mereka harus mengocek dana mereka sendiri. Siapa konsultan pengawasnya, sehingga kecurangan ini terbiarkan. Tidak hanya itu saja, stabilitas perjalanan organisasi KPJY pun menjadi tumbal dalam kurun waktu hampir dua tahun. Di samping itu, adalah hal yang lebih menohok ulu hati ketika mengetahui tidak ada respon tegas (political will) dari pemerintah Jambi untuk mengungkap lipatan kecurangan yang mengiringi proses pembangunan tersebut……

Lebih dari itu semua, silahkan baca suara sunyi lembaran KAJANGLAKO yang mungkin bisa mengantarkan kita pada satu kegelisahan dan tujuan bersama selama ini.
Dalam rekam jejak langkah KPJY, kehendak untuk menyelesaikan masalah asrama tersebut sudah dilakukan hampir memakan waktu dua tahun, kurun waktu yang tidak sebentar. Akan tetapi, sampai saat ini pun belum menemukan jalan penyelesaian. Menyikapi hal ini, bukan berarti persoalan tersebut dianggap selesai, melainkan masih ada secercah harapan besar yang terus lalu lalang di benak Kita masing-masing bahwa walau bagaimanapun asrama adalah persoalan yang menuntut penyelesaian.
Kita ketahui bersama, harapan adalah fase awal sebelum melangkah pada hal yang lebih wujud dan aplikatif. Dengan harapan pula, kita bisa terjahui dari dosa-dosa kolektif lantaran tidak membiarkan sikap sembrono seperti yang telah terjadi selama proses pembangunan asrama.
Dalam satu waktu, Paulo Freire pernah berujar: Mari Kita mempertahankan harapan kendati realitas yang kejam mengajak Kita untuk tidak berharap. Dalam situasi demikian, perjuangan demi harapan berrarti kesediaan untuk menanggalkan semua bentuk penistaan, rencana yang tidak terpuji, dan ketidakpedulian. Kalau Kita menanggalkan itu semua berarti Kita membangkitkan dalam diri Kita dan diri orang lain perlunya cita dan rasa harapan”. Sungguh begitu penting makna harapan dalam proses regenerasi semangat berkehidupan. Apa yang diungkapkan tokoh pendidikan kritis di atas adalah sebuah jawaban/jalan yang kemudian harus kita lakukan.

Tanpa bermaksud menggurui, mari bersama Kita tanggalkan kecurangan-kecurangan tersebut, demi suatu yang bersih dalam sistem kepemerintahan Jambi yang kadung terlalu lama berlumurkan lumpur-lumpur dosa administratif.
Harapan kita selama ini adalah persoalan asrama bisa terselesaikan, dan salah satu jawabannya adalah mari Kita wujudkan harapan yang hampir berumur dua tahun ini dalam bentuk aksi damai sebagai corong suara alternatif.
Jauh lebih dari itu, sebenarnya kita sedang mengawali proses pembersihan terhadap sistem kepemerintahan Jambi yang teramat kotor dan korup.

* Ditulis oleh Joemardi Poetra: pendapat pribadi

—————————-{ KPJY MENUNTUT PERUBAHAN }——————————–

Hal yang sama juga disampaikan oleh Edi Ngapak, latihan tersebut merupakan perdana dan akan diteruskan selama satu kepengurusan. “saya berharap semua anggota baru Divisi Tilawah saat ini tetap semangat latihan, mengingat tilawah bukan pekerjaan gampang, tapi butuh proses yang tidak sebentar” kilah laki-laki yang juga sebagai seksi pengkaderan Divisi Tilawah.

Sambil menunggu beduk maghrib tiba, suasana ceria tak terelakkan ketika bungkusan nasi menghampiri satu persatu dari tamu undangan. Dalam hal ini, Burliyan senjaya selaku Ketua Himaji mengatakan, bahwa kegiatan ini memang sudah menjadi rutinitas tahunan yang wajib dilakukan, karena disamping meningkatkan tali silaturrahmi diantara kita semua, juga merupakan ruang alterntif untuk melakukan konsolidasi dalam membahas perkembangan organisasi HIMAJI. Walaupun ditengah kesibukan yang sangat padat mahasiswa jurusan Perdata Islam ini merasa bahagia sekali, karena temen-temen banyak yang hadir dan saat itu juga merupakan pertemuan semenjak ia menjadi ketua HIMAJI terpilih pada periode 2006-2007.

Hal senada juga diamini oleh Jumardi, mahasiswa jurusan PAI ini mengakui bahwa ruang-ruang kultur seperti itu sangat diperlukan, apalagi pasca gempa yang melanda kota JOGJA (27 mei 06) itu cukup memberi pengaruh yang besar dalam ranah pembangunan kesadaran kolektif organisasi, sehingga kalau kita terlambat untuk kembali beradaptasi dan tidak segera kembali pada kondisi normal, itu akan berimplikasi pada dataran kinerja ke-organisasian. Selain itu, ruang seperti itu juga merupakan wadah dimana akan muncul sekian formulasi yang konstruktif terhadap persoalan yang ada diinternal maupun eksternal organisasi HIMAJI, tambahnya[].

dalam Rangka Praksis Transformasi

Oleh: Widodo

Salam perubahan!!!

Hampir satu tahun persahabatan kita dipisahkan oleh jengkalan pulau dan gumpalan masa. Merupakan hal yang tak dapat disangkal lagi, bahwa waktu yang sekian lama menjadikan karakteristik tiap-tiap individu di antara kita mengalami anomali dan perubahan. Di sisi lain, perubahan karakteristik mensyaratkan adanya perubahan diri secara paradigmatik.

Perubahan paradigma ini juga sudah terjadi dalam diri penulis, terlebih dalam perspektif kejambian. Adalah perkara yang sungguh berbeda jika kapasitas kita sebagai orang Jambi, memandang Jambi dari dalam dibandungkan memandang Jambi dari luar. Dulu, dalam anggapan penulis Jambi adalah sebuah provinsi yang begitu aman sentausa rakyatnya. Apalagi anggapan ini ditopang dengan jargon “Jambi kota Beradat” dan penghargaan adipura yang telah memberi stigma positif pada perspektif kejambian penulis ketika itu. Namun, tatkala penulis memandang Jambi dari luar, maka seakan tergambarlah paradoks kurva terbalik yang tak ayal meniadakan slogan “Jambi Kota Beradat ”.

Slogan tersebut, untuk saat ini boleh dikatakan tidak sesuai jika disandangkan pada Jambi. kesadaran naïf-feodalistik-lah yang menjadi basic structure ketidaksesuaian itu. Secara kausalitas, kesadaran ini berekses ke berbagai sektor kehidupan. Dimulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kegamaan, hingga sektor mikro penyelanggaraan pemerintahan. Dalam hal politik misalnya, keboborokan sistem birokrasi dalam setiap level yang semakin merente merupakan ekses harga mati dari pola kesadaran tersebut.

Agar kita dapat memandang lebih jauh ekses-ekses yang ditimbulkan dari kesadaran naif-feodalistik ini, maka akan sangat lebih baik jika kita bersama-sama menalaah prinsip-prinsip kesadaraan ini.

1. Kesadaran Naif-Feodalistik

a. Kesadaran Naif (Naival Consciousness)

Istilah ini dipopulerkan oleh Paulo Freire dalam rangka mengklasifikasikan bentuk kesadaran dalam ranah pendidikan secara struktural di negara-negara Dunia Selatan. Dalam kesadaran ini ketidakmajuan atau kebodohan seseorang disebabkan karena dirinya sendiri yang enggan dan tidak memiliki kapabilitas untuk dapat maju, sukses, ataupun pintar. Jadi, jika ada pertanyaan kenapa si A bodoh sekali? Maka, seseorang yang memiliki kesadaran naïf dengan gamblang akan menjawab “pastinya karena si A malas untuk bekerja keras menjadi orang pintar”. Artinya, dalam kesadaran ini subjek cenderung dianggap sebagai trouble maker atas kebodohan atau ketidakmajuannya. Untuk itu diperlukanlah yang namanya AMT (Achievement Motivation Training) dengan tujuan menghilangkan keengganan individu yang ingin maju. AMT ini terkenal dengan sebutan “Toeri N Ach” (Need for Achievement) yang digagas oleh Daniel McClelland (1961).

Akan tetapi, kenapa seorang bapak, tukang ojek misalnya, yang begitu rajin dalam bekerja (dari sebelum subuh hingga setelah maghrib) dan kepintarannya tidak diragukan (Strata I) juga masih belum dapat maju atau masih juga belum meraih kesuksesan barang secuil pun? Apakah hal ini karena dia bodoh? Tentu jawabannya “tidak” bukan? Hal seperti inilah yang menjadi pemandangan sehari-hari di provinsi Jambi.

Jawaban dari pertanyaan ini telah dikemukakan oleh Freire, melaui kalsifikasi kesadaran selanjutnya, yakni kesadaran kritis (Critical Consciousness). Individu yang memiliki kesaaran ini akan menjawab pertanyaan tersebut dengan begitu mudahnya. Tukang ojek tersebut tidak dapat sukses—atau lebih cocok dikatankan kaya—karena ada sistem yang mengahalangi dia untuk sukses. Sistem tersebut meliputi berbagai sektor, di antaranya politik, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Mari sejenak kita tarik karakteristik kesadaran naïf ala Freire kepada realita kekinian Provinsi Jambi. Untuk itu perlu dimunculkan pertanyaan “Mengapa Jambi sampai detik ini belum mengalami kemajuan laksana di pulau Jawa?”. Kiranya penulis tidak harus menjawab pertanyaan ini bukan? Penulis yakin, para sahabat di Jambi dengan hati emas akan dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut.

b. Kesadaran Feodal

Kata feodal sebenarnya dimunculkan oleh Karl Marx untuk mengkategorikan dan secara tidak langsung meramalkan tahap perkembangan fase kesejarahan masyarakat Perancis. Melalui pemahaman secara Marxis, term feodal lebih tepat didefinisikan dengan sistem pemerintahan di mana hirarki atau strata sosial—atau dalam istilah Marx disebut dengan kelas sosial—begitu kentara di dalamnya. Contohnya ialah sistem pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha kuno di Indonesia seperti Majapahit.

Dalam kerajaan Majapahit masyarakat dibuat menjadi berkotak-kotak berdasarkan tingkat sosial-ekonominya masing-masing. Kaum yang memiliki tingkat sosial paling tinggi adalah kaum Brahmana selanjutnya Ksatria, sedangkan kaum yang memiliki tingkat sosial paling rendah adalah Sudra dan Paria yang berposisi dibawahnya. Dua yang terakhir ini merupakan manusia yang berwatak budak yang mana akan mengikuti segala perintah tuannya tanpa perlu pertimbangan kritis. Sementara itu, kaum Brahmana ataupun Ksatria adalah golongan yang egois dan gila pujian, penghormatan, kekuasaan, kemenangan, dan sebagainya. Tak jarang, untuk hanya mempertahankan kekuasaan dan kehormatan dengan egoisnya mereka menindas kaum yang berstrata sosial di bawahnya, terutama Sudra dan Paria. Watak egois dan gila kekuasaan (dunia) inilah yang dianggap oleh Pramoedya Ananta Toer dan Sindhunata sebagai biang keladi terjadinya perang saudara. Perang saudara sendiri merupakan asal-muasal runtuhnya kerajaan Majapahit.

Seiring berjalannya waktu, watak-watak feodal (Ksatria, Brahmana, Sudra, Paria) semakin tumbuh dengan suburnya di bumi Indonesia. Berbagai penindasan yang dilakukan oleh golongan Ksatria (sekarang dapat dianalogikan secara sederhana dengan elite pemerintahan) terhadap golongan Sudra (rakyat kecil) semakin merebak tiada hentinya. Baik itu kekerasan fisik yang terang-terangan, ataupun kekerasan psikis dan sistemik.

Ketimpangan kehidupan yang bersumber dari watak kaum ksatria ini masih lebih ringan jika dibandingkan dengan jika kekuasaan dimiliki oleh golongan Sudra. Golongan Ksatria dengan seluruh wibawanya dan segenap jiwa akan mempertahankan kekuasaannya dari intervensi pihak asing. Adapun jika golongan sudra yang meminpin, sebagaimana pemerintahan Orde Baru ataupun Orde Reformasi, maka dengan watak budak, Soeharto CS menghibahkan kekuasaan pada pihak asing dengan kata-kata indah “investasi”. Singkatnya, seorang penguasa akan menuruti apa saja yang diperintahkan pihak asing pemilik modal besar—yang dianggap sebagai tuannya—tanpa perlu memikirkan keadaan rakyatnya.

Setelah kita bersama-sama mengkaji karakteristik kaum feodal, maka terpampang dengan jelas bagaimana boboroknya watak tersebut. Namun, itu masih segelintir saja dari perwatakan feodalistik. Karakteristik masyarakat feodal yang paling krusial adalah berparadigma positivistik.

Paradigma positivistik adalah paradigma yang beberapa di antaranya adalah bersifat individual, selalu menggenaralisasikan sesuatu, konsumtif, dan tidak kreatif. Individual dalam hal ini maksudnya ialah bersifat egois dan menjadikan subjek (manusia) sebagai trouble maker. Selalu menggeneralisakn sesuatu maksudnya mengaanggap sesuatu yang sesuai pada orang lain adalah sesuai juga untuk dirinya. Contoh sederhana, si A membeli baju baru, lantas si B juga membeli baju baru yang persis dengan baju barunya si A tanpa pertimbangan yang masak, biasanya hal ini karena prestisius. Jadi, selain generalisasi, positivistik juga menghendaki adanya sifat konsumtif yang dilandasi oleh prestisius (gengsi).

Bisa ditarik lebih jauh lagi, karena sifat konsumtif dan gengsi yang terlalu tinggi ini, seorang yang postivistik gampang terpengaruh (terprovokasi) oleh unsur-unsur eksternal. Dengan kata lain, tidak memiliki orientasi dan karakter pribadi (plagiat) serta tidak percaya diri dan labil. Sifat plagiat (suka meniru) ini menjadikan kreativitas individu menjadi hilang sama sekali. Dampak dari hilangnya kreativitas ini adalah kejumudan dan keterbelakangan diri (tidak maju).

c. Kesaadran Naif-Feodalistik

Setelah bersama-sama kita menganalisis tipologi, baik itu kesadaran naïf maupun feodal, maka dapat disimpulkan bahwa seorang yang memiliki kesadaran naïf-feodalistik adalah individu yang berkarakter, diantaranya:

1. Cenderung menyalahkan subjek

2. Membutuhkan AMT (Achievement Motivation Training) , semisal ESQ Training

3. Egosentrisme

4. Ideological cause of interest (dalam hal ini maksudnya tidak mau mengalah)

5. Cinta kekuasaan dan kehormatan

6. Memilah-milah masyarakat berdasarkan strata sosial (suku, ras, agama, etnik)

7. Tidak pluralis, eksklusif, dan intoleran

8. Memiliki karakter penindas dan ditindas

9. Tunduk kepada orang lain (tidak kritis)

10. Tidak humanis (tidak memanusiakan manusia)

11. Positivistik

12. Individualis

13. Generalisasi absolut (taqlid buta)

14. Konsumtif

15. Mementingkan gengsi (prestisius)

16. Tidak mempunyai sense of modesty

17. Persaingan sosial

18. Gampang terpengaruh (terprovokasi)

19. Disorientasi, tidak memiliki karakter pribadi, tidak percaya diri (plagiat)

20. Labil

21. Tidak kreatif

Keduapuluhsatu sifat ini masih dapat dielaborasi dan diderivasi mengganakan fusi cakrawala (file of knowledge) kita masing-masing. Sifat-sifat yang penulis paparkan di atas hanya sebagai alat baca sementara terhadap realita kekinian dan kedisinian daerah Jambi dalam berbagai sektor.

2. Situasi kekinian dan kedisinian daerah Jambi

a. Ekonomi

Secara kasat mata memang tingkat ekonomi sebagian besar penduduk Jambi boleh dikatakan mencukupi, bahkan berlebihan. Namun, sebagian kecil yang lain bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Belum lagi dampak yang ditimbulkan karena kenaikan harga BBM baru-baru ini.

Hal ini selain melahirkan kesenjangan sosial yang semakin meninggi antara si kaya dan si miskin, juga menimbulkan apa yang disebut konsumerisme bagi golongan berpunya. Karena adu gengsi, tak segan mereka menghabiskan seluruh isi kocek hanya untuk memenuhi hasrat gengsinya, hanya untuk life style. Pada akhirnya, kebahagiaan akan didukur sampai batas hedonis atau kebahagiaan pribadi yang bersifat sementara tanpa memperdulikan orang lain.

b. Politik

Bahwa dunia perpolitikan di daerah Jambi adalah bobrok, merupakan hal yang sudah dapat dipungkiri lagi. Berbagai kasus korupsi telah menggerayangi para elite pmerintahan Jambi. Dimulai dari level kegubernuran, hingga level terkecil sekalipun. Buktinya dengan jalas dapat dilihat dengan adanya nama elite politik kita yang terpampang di buku hitam KPK. Sebut saja Amin Nasution, Azyumardi Azra, sekda Jambi, bahkan Gubernur Jambi pun pernah dipanggil oleh pihak KPK. Bukan hanya itu, banyak anggota DPR yang ikut-ikutan nimbrung memakan nasi kuning korupsi.

Mengenai masalah ini, penulis pernah berbincang dengan salah seorang teman mahasiswa Jambi. Teman tersebut sempat mengambil kesimpulan yang boleh dikatakan ekstrem. Menurutnya, kenapa gubernur Jambi tidak ditangkap oleh KPK adalah karena jika gubernur ikut-ikutan digiring ke meja hijau, akan terjadi instabilitas dan kegoncangan politik di Jambi. Coba saja kita kontemplasikan, andai saja gubernur Jambi ditangkap oleh KPK, maka siapa lagi yang akan menggantikan posisinya setelah tertangkapnya Azra dan sekda Jambi.

Lantas apa yang menyebabkan korupsi gotong royong ini? Salah satu penyebab krusialnya adalah watak naïf-feodalistik (egois, cinta kehormatan, cinta kekuasaan, dan gengsi).

c. Pendidikan

Pendidikan adalah sendi vital bagi berkembangnya suatu daerah dan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang sehat. Namun, apa jadinya jika pendidikan hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan status quo (konservatif)? Itulah kiranya realita pendidikan di Jambi saat ini.

Bagaimana tidak, jika sifat pendidikan hanya banking concept of education (top-down) sehingga membunuh kekritisan dan kreatifitas peserta didik, maka ini hanya akan membodohkan manusia-manusia yang pada dasarnya sudah bodoh (dehumanisasi). Hal ini sungguh sangat bertolak-belakang dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yakni mencerdaskan dan humanisasi.

Itu adalah pandidikan Jambi dari perspektif internalnya. Bagaimana pula keadaannya jika ditilik dari perspektif eksternal? Banyak sekali problematika pendidikan Jambi dari sudut pandang eksternal sehingga penulis tidak bisa ungkapkan seluruhnya di sini dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat serta keterbatasan pengetahuan penulis. Tetapi, dari seabrek problem itu ada problem yang paling patut kita soroti bersama, yakni komersialisasi pendidikan.

Komersialisasi pendidikan ini pada dasarnya tidak hanya terjadi di Jambi saja, melainkan juga di setiap daerah di Indonesia. Sebab, komersialisasi pendidikan ini memang kebijakan yang digulirkan pemrintah secara sengaja. Akan tetapi, salah satu daerah yang terkena dampak cukup besar dari kebijakan ini adalah provinsi Jambi.

Cir-ciri dari komersialisasi pendidikan ini, di tataran kampus misalnya, privatisasi pendidikan, peningkatan kualitas berdasarkan link and match industrial, pendidikan berbasis nilai secara simbolik dengan mengesampingkan mutu intelektual secara ESQ, sistem perangkingan, dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi, hampir seluruh problematika pendidikan di Jambi ini bercikal-bakal dari kesadaran naïf-feodalistik.

d. Keagamaan

Di ranah keagamaan, masyarakat Jambi (termasuk penulis sendiri) umumnya membeda-bedakan secara signifikan antara aliran agama yang satu dengan aliran agama yang lain, atau agama yang satu dengan agama yang lainnya. Imbasnya, golongan mayoritas akan memarjinalkan golongan minoritas. Terkadang bahkan lebih dari itu, yakni inklusif, ideologis, tidak pluralis, dan tidak toleran terhadap golongan yang lainnya. Misalnya saja pada agama Islam, terdapat golongan Muhammadiyah dan NU.

Sebagaimana tercatat, sebagian besar penduduk Jambi adalah para Nahdiyin. Karena meresa sebagai pihak mayoritas, maka dengan pongahnya golongan ini memarjinalkan golongan yang lainnya, dala hal ini NU. Pemarjinalan ini ada yang halus, namun ada pula yang ekstrem. Adalah hal yang bijaksana menurut hemat penulis untuk tidak menyebutkan bagaimana bentuk marjinalisasi itu.

Keadaan ini juga terjadi di antara pemeluk agama yang satu dengan pemeuk agama yang lainnya, sebagaimana telah penulis kemukakan di atas. Penganut Islam yang nota bene adalah agama terbesar di Jambi memarjinalkan penganut agama yang lain, Kristen Katholik atau Kong Hu Chu contohnya. Jadi, kearifan antara para pemeluk agama itu hampir-hampir hilang disebabkan oleh ideologis berlebihan yang dimiliki oleh salah satu agama dan atau aliran keagamaan.

Dapat disimpulkan bahwa perbadaan yang seharusnya menjadi rahmat dan dapat kita petik hikmah darinya, malah dijadikan ajang untuk melahirkan konfrontasi antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lainnya atau antar aliran keagamaan. Jika tipologi keagamaan masyarakatnya sudah seperti ini, maka masyarakat tersebut akan sangat mudah untuk diprovokasi dalam issue konflik agama yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik semata.

e. Adat

Tentang adat Jambi, penulis lebih menyoroti ihwal pendokumentasian dan pempublikasiannya keluar. Dalam hal ini penulis dapat mengutarakan dengan lantang bahwa dokumentasi dan publikasi adat Jambi sama dengan minim jika dibandingkan dengan adat yang lainnya. Mungkin para sahabat di Jambi merasakan bagaiamana sulitnya menemukan referensi yang memaparkan adat-istiadat daerah Jambi, sebagaimana penulis rasakan di sini. Toh, kalaupun hal itu ada paling hanya referensi yang diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, baik skala nasional maupun daerah. Selain itu, dokumentasi dari segelintir orang—yang bukan merupakan warga Jambi—yang peduli terhadap adat Jambi. Inilah yang membuat hati penulis cukup tersayat. Kenapa warga Jambi tidak terlau antusias untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan keluar adatnya sendiri.

Keantusiasan ini tidak muncul, salah satunya dikarenakan sifat hedonis (kebahagiaan sementara) yang mementingkan diri sendiri. Dalam artian, jika seorang individu telah memposisikan dirinya sebagai seorang yang makmur, maka untuk apa mengurusi hal yang lainnya, termasuk adat.

f. Kepariwisataan

Tidak berbeda jauh akan halnya dengan adat, dokumentasi dan publikasi keluar kepariwisataan Jambi sangat bisa untuk dikatakan minim. Ini bukan berarti di Jambi tidak ada tempat pariwisata yang eksotik dan memikat banyak wisatawan baik domestik maupun asing. Setelah penulis perbandingkan dengan kepariwisataan di mana penulis saat ini melakukan studi, ternyata banyak tempat-tempat pariwisata di Jambi yang mampu bersaing di taraf nasional. Hanya saja, tempat-tempat pariwisata itu belum digarap secara optimal oleh pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab. Sebagaimana adat, tidak adanya kepedulian yang optimal terhadap kepariwisataan juga karena sifat hodonis-egoistis, selain karena elite pemerintahannya sibuk untuk mengganyang uang negara dan mengurusi kekuasaannya tentunya.

g. Kemediaan

Masalah kemediaan, baik yang cetak maupun elektronik juga tak kalah peliknya dengan permasalahan pada sektor yang lain. Di daerah Jambi, media yang merupakan pilar demokrasi ke empat di mana berfungsi sebagai social control—selain mahasiswa, dll—dirasakan belum mampu untuk melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Sebaliknya, saat ini media di Jambi ikut mempertahankan status quo, tunduk kepada penguasa. Hanya karena iming-iming ratusan ribu rupiah saja, media berani menjual harga dirinya (beritanya) untuk kepentingan yang beruang dan penguasa.

Contoh kasus, penulis terang-terangan saja menyebutnya, TVRI. Sebagian kru-kru dan repoter TVRI mau memberitakan seorang pajabat pemerintahan dikarenakan upah ratusan ribu atau jutaan rupiah saja. Bukan karena pejabat tersebut memiliki kredibelitas, royalitas, dan track record yang memang pantas untuk diberitakan. Contoh yang lainnya lagi, bebrapa kru media mau disogok, bahkan lebih parah lagi meminta uang tutup mulut dengan jalan pemerasan kepada seorang pejabat pemerintahan agar kerentean dan kejelekannya tidak diumbar di media.

Kasus-kasus itu dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi-politik. Di antaranya, konsumerisme dan cinta kekuasaan.

h. Budaya

Budaya yang penulis tilik bukanlah budaya dalam artian adat-istiadat. Budaya dalam tulisan ini maksudnya adalah pemikiran, kesadaran, dan paradigma. Seperti telah penulis tuturkan panjang lebar di atas, bahwa budaya yang mendominasi masyarakat Jambi saat ini adalah naïf-feodalistik. Budaya ini tidak menempati ruang hati seluruh masyarakat Jambi. Masih ada sebagian kecil di antara mereka yang bersikap antipati terhadap naïf-feodalistik. Penulis yakin, para sahabat di Jambi yang tengah membaca tulisan ini adalah termasuk dari bagian kecil tersebut.

i. Sosial

Segi sosial mencakup ranah politik, ekonomi, budaya, pendidikan, keagamaan, rasial, etnis, dan lain-lain. Maksudnya adalah sosialitas kejambian sudah dipengaruhi oleh kesadaran naïf-feodalistik yang menghuni alam bawah sadar masyarakatnya. Sosialitas masyarakat Jambi juga sudah dikemudikan dan dibelenggu oleh sebuah sistem yang semakin memepetkan dan memipihkan ruang gerak dari praksis transformasi sosial. Perkara inilah yang menyebabkan hingga saat ini transformasi dan mobilitas sosial masyarakat Jambi secara vertikal maupun horizontal tartatih-tatih, merangkak. Bukan tidak mungkin jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan terjadi stagnasi padanya.

3. Transformasi pada segala lini kehidupan

Makna dasar dari transformasi sesungguhnya adalah perubahan. Bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan memang benar. Heraklitus pun pernah mengungkapkan bahwa “Enkau tak dapat mencebur dua kali ke dalam sungai yang sama, karena air segar senantiasa mengalir melintasimu“. Kalimat Herklitus ini menandaskan bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Namun, apakah kita akan mengikuti aliran arus perubahan itu—yang mana kita sendiri tidak tahu di mana akhirnya—atau kita sendiri yang akan mengemudikan arus perubahan itu yang merupakan realisasi dari tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Soekarno sendiri juga pernah memaparkan akan tanggung jawab kita terhadap perubahan ini ketika beliau berpidato sebelum membacakan naskah proklamasi.

“Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan mengambil nasib tanah air kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.”

Lantas adakah perubahan ini berhubungan dengan realita kejambian?

Daerah Jambi, dengan segala problematika yang mana segelintirnya telah kita pahami bersama di atas, tidak dapat tidak untuk melakukan perubahan atau transformsi secara menyeluruh dan massif di segala lini kehidupan. Transformasi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Terlebih bagi para pemuda sebagai tulang punggung kemajuan daerah dan genarasi penerus estafet perjuangan.

Untuk melakukan perubahan di segala lini kehidupan, salah satunya diperlukan tenaga-tenaga produktif yang idealis, memiliki orientasi yang jelas, dan berpardigma kritis-positif. Sebab, dalam melakukan transformasi, hal yang pertama harus diubah adalah kesadaran dan paradigma. Jika paradigma transformatif telah terbentuk, maka sosialitas dan sistem yang membelenggu serta-merta akan berubah dengan sendirinya.

Baiklah, bijaksananya kita, terutama penulis tidak usah muluk-muluk hendak merubah tatanan sosialitas atau sistem pemerintahan, paling tidak merubah diri kita sendiri, saat ini juga, di tempat ini juga, dan dimulai dari hal yang kecil.

Oleh karena itulah, maka penulis dalam kapasitasnya sebagai alumni MAKN Jambi (2006-2007) menggagas sebuah paguyuban kecil dalam rangka memulai praksis transformasi tersebut. Selain itu juga sebagai wahana silaturrahim dan komunikasi antar sahabat dan antar para guru. Mengenai teknis dari penyelenggaraan paguyuban ini adalah seperti yang diutarakan sahabat Iwan Martin. Berikut orientasi paguyuban yang penulis gagas.

1. Sebagai wahana silaturahim dan komunikasi antar alumni dan guru MAKN Negeri Jambi tahun angkatan 2006-2007

2. Sebagai wahana dialektika keilmuan antar para alumni dan guru

3. Sebagai wahana dokumentasi dan publikasi adat, budaya, kepariwisataan, sosialitas, dan kesejarahan daerah Jambi

4. Sebagai wahana pendeskripsian dan analisis realita kekinian dan kedisinian provinsi Jambi dalam berbagai sektor

5. Sebagai agen transformasi pendidikan, budaya, dan sosial daerah Jambi

6.

Untuk menutup tulisan ini, penulis akan mengutip sedikit dari buah tangan seorang HAMKA.

“Saya ucapkan pujian kepada sahabat, karena sahabat telah dapat menentukan nasib di belakang hari, dan saya pun akan berikhtiar pula.”

Setelah menyimak tulisan HAMKA tersebut, marilah bersama-sama sahabat, kita perbaiki diri kita agar menjadi seorang yang paripurna. Seorang yang bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih untuk para sahabat di Jambi atas segala perhatian dan apresiasinya.

Salam perubahan!!!

Jogja, 12 Juli 2008

SIANG ITU, Rabu (19/12/07), bersama Padil dan Rudi, sengaja aku gerakkan tubuh ini mengitari setiap sudut kota Yogyakarta. Tak pelak, beberapa asrama pelajar daerah yang ada di Yogyakarta pun ku sambangi satu persatu bersama HP camera yang lumayan bagus untuk ukuran mahasiswa biasa. Asrama Palembang (Sumsel), Bali (Denpasar), Lampung, Kalimantan Tengah (Kalteng), Tanjung Jabung Timur dan Barat kami datangi semuanya.

Sederhana sekali maksud dari gawean tersebut. Pada awalnya, sekedar silaturrahmi sesama perantau yang jauh dari alamat asal. Namun dalam perjalanannya, memoriku seakan-akan digiring pada sebuah bangunan baru yang sampai saat ini sedang berjuang melawan kesepian, lantaran tak ada yang mau menghuni.

Rasa ingin tahu tentang pernak pernik bangunan asrama mereka pun menjadi keniscayaan untuk aku ambil satu persatu photonya. “Sekedar perbandingan,” gerutuku dalam hati. Mulai dari ukuran kamar, aula pertemuan, halaman yang cukup luas, serta tempat parkiran yang tertata rapi dan masih banyak fasilitas lainnya yang tak mungkin ku sebut satu persatu dalam tulisan yang serba terbatas ini.

Bagaimana dengan asrama baruku yang ada di Jalan DN III/717, Kec. Danurejan, Bausasran, Yogyakarta. Layakkah untuk ukuran sebuah bangunan organisasi, adakah aula pertemuan, etalase inventaris kesenian, ukuran kamar yang layak ditempati, halaman yang cukup luas serta bentuk bangunan yang mewakili kedaerahannya. Rasa penasaran pun mulai menyeruak dihatiku

Pertanyaan pun terus menggelinding, siapa yang menjadi kontraktornya, dan siapa yang menjadi pihak pertama atau penanggung jawab utama. Apakah mereka tahu tentang bangunan yang layak untuk sebuah organisasi. Jangan-jangan asrama baru tersebut tidak lahir atas kondisi obyektif dimana akan dibangun dan untuk siapa. Atau memang tidak pernah terpikirkan sebelum isu proyek pembangunan asrama didengungkan.

Bisa saja karena tidak melibatkan KPJ (Keluarga Pelajar Jambi), sebagai calon penghuni dan juga PMJY (Panguyuban Masyarakat Jambi Yogyakarta) yang merupakan kumpulan organisasi orang-orang tua Jambi yang ada di Yogyakarta. Atau memang tidak memahami ruh dari sebuah pembangunan atau apa?.

Kegerundelan hati ini pun menyimpulkan bahwa ‘patalogi sosial’ sedang merenggut jiwa kita bersama. Karena penantian asrama baru selama satu tahun justru berbuah sampah penderitaan yang telah banyak memakan korban, tak terkecuali dinamika keorganisasian menjadi tumbal, karena tidak berjalannya komunikasi struktural maupun kultural diantara pengurus maupun anggota KPJ.

Ikatan Mahasiswa Jambi (HIMAJI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Organisasi yang lahir dengan kesejarahannya, dan merupakan organisasi cultural tempat berkreatifitas dan beraktivitas serta mengatualisasikan potensi diri mahasiswa Jambi yang menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Organisasi ini lahir atas respon dan kondisi objektif. bahwa seorang mahasiswa tidak hanya bersikap akademis tetapi juga harus ,mampu membaca gerak dan perubahan bangsa saat ini. Untuk itu atas kegelisahan yang ada, maka pada tanggal 8 Oktober 2000 tepatnya di Kaliurang diadakan MUSYTA I dan kemudian menyusun perangkat organisasi dan pada tanggal itulah di deklarasikannya Organisasi Ikatan Mahasiswa Jambi (HIMAJI) UIN Sunan Kalijaga

Seiring bergulirnya waktu, maka HIMAJI yang semakin bertambah usianya “6 Tahun” harus mampu melakukan tranformasi nilai-nilai intelektual dan gagasan-gagasan guna mendorong perubahan bangsa. Sehingga diskusi-diskusi dan tranformasi pengetahuan tersebut mampu menganalisa persoalan yang terjadi secara kritis dan berusaha mencari solusi yang alternative permasalahan secara inten dan juga menciptakan iklim yang kondusif, ilmiah dan dinamis. Akhirnya solusi tersebut mampu menyelesaikan persoalan secara Ilmiah.

Banyak hal yang sebenarnya dapat kita lakukan dan kita kerjakan, tetapi kadang kala sesuatu yang kita idealkan dan kita asumsikan akan berhenti ditengah jalan karena berbagai hal. Pada saat pertama kali saya terpilih sebagai ketua HIMAJI yang ke-2, mungkin kita pernah mengandai-andai bahwa dan bahkan saya sendiri dengan PDnya menyatakan HIMAJI Akan maju dan memberi kontribusi pada anggotanya dan memberikan gagasan-gagasan yang konturktif untuk daerah. Tetapi semangat yang menggebu tidak cukup menolong dan mampu menjalankan organisasi secara baik. Banyak kendala yang mesti kita jalani. Apakah kita akan mampu bertahan atau akan tenggelam di dalam lautan yang begitu ganas. Saya tidak tahu apakah roda HIMAJI akan mampu bertahan. Pada tingkat kejenuhan pernah suatu saat saya mengundang kawan-kawan untuk membubarkan HIMAJI. Kalau tidak salah tanggal 30 Desember 2003 hari selasa. Akan tetapi karena berbagai hal dan pertimbangan akhirnya HIMAJI harus tetap di pertahankan.

Atas itulah ada semangat baru yang timbul dari beberapa pengurus untuk menjalankan organisasi walaupun tidak dengan program kerja yang sistematis

Kondisi saat ini mahasiswa sebagai elemen yang dianggap netral dan memiliki ruang strategis untuk mendorong perubahan dan melakukan kontrol terhadap elit ternyata telah terfragmentasi dalam berbagai kelompok politik tertentu. Kenyataan ini merupakan bukti bahwa mahasiswa tidak cukup mencurahkan perhatian semata mata pada buku-buku dan kuliah, melainkan juga mau tak mau harus ikut memperhatikan persoalan-persoalan masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Hal ini bukan berarti bahwa semua mahasiswa akan menentukan pilihannya untuk tetap setia berada di garis massa. Peranan mahasiswa dalam arena percaturan perjuangan kelas yang semakin merosot pasca reformasi harus kita baca sebagai suatu kemunduran. Melihat fenomena ini, mahasiswa sebagai Spes Patriae atau harapan bangsa seharusnya tetap menjalankan panggilan amanat rakyat. Maka gerakan mahasiswa jangan hanya mampu melakukan refleksi atas sejarah tapi juga harus malakukan kerja-kerja real di tingkat masyarakat. Kepincangan dalam masyarakat merupakan tantangan bagi generasi muda dimanapun yang berhasrat akan suatu perubahan tepat dan cepat demi tercapainya suatu perbaikan di segala bidang.

Era globalisasi banyak dikatakan sebagai era persaingan mutu atau kualitas. Di saat tantangan global sudah menjadi keniscayaan tak terelakkan, di situlah banyak kalangan memandang bahwa perguruan tinggi sebagai centre of excellence diharapkan semakin menunjukkan fungsi sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Persoalannya, di saat Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang sudah taken for granted (niscaya) itu, secara internal negeri ini tengah bergulat dengan beragam krisis multidimensional. Rentetan krisis ekonomi yang berimbas juga kepada krisis politik, membuat tantangan yang dihadapi itu semakin berat. Tak semudah membalikkan telapak tangan dalam melakukan perubahan signifikan terhadap kultur politik yang sedemikian sentralistik di masa lalu.

Ketika pendidikan (tinggi) diharapkan dapat merevitalisasi fungsi sebagai centre of excellence dalam menjawab kompetisi global itu. Kultur birokratis yang selama ini menelikung independensi dan demokratisasi perguruan tinggi, tentu tak mudah begitu saja diubah menjadi kultur yang terbuka, profesional, dan egaliter. ”Pendidikan di Indonesia sudah sekian lama terkooptasi oleh kondisi sosial politik. Hal itu membuat pendidikan kehilangan karakter mendasar dan hakikatnya untuk mengembangkan manusia.

Melihat situasi seperti ini, HIMAJI sebagai salah satu elemen gerakan mahasiswa juga harus senantiasa melakukan kritik otokritik serta mencari formula-formula baru guna menuntaskan perjuangan sehingga cita-cita masyarakat akan terwujud. Sejarah belum berakhir dengan kemapanan kapitalisme, sejarah akan terus bergerak dan kita akan selalu berjuangan untuk melawan penindasan.

Cita-cita dan Realita

Seiring dengan munculnya gerakan Reformasi pada tahun 1998, di tambah dengan bergulirnya otonomi daerah, maka orientasi desentralisasi ini lebih dititik beratkan pada pemberdayaan daerah. UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah yang seharusnya mampu memaknai hakekat desentralisasi ternyata masih mempinyai banyak kendala. Otonomi Daerah masih menyisakan banyak masalah karena belum tuntasnya peraturan pemerintah tentang petunjuk pelaksanaan dan implementasi yang cepat dan tepat akibatnya penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah (OTDA) oleh pemerintah Pusat cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat dan akan meninggalkan bom waktu.

Melihat fenomena tersebut, peran putra daerah akan lebih besar dan tantangan juga semakin besar menghadang. Untuk itu sudah seharusnya putra daerah harus mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan skil dan keahlian, inovasi serta kratifitas demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Memasuki tahun keempat penyelenggaraan Otonomi Daerah pada januari 2004, DPRD & Pemeritah Daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat daerahnya. Peningkatan taraf Kesejahteraan rakyat dimaksud sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22 huruf [d]dan pasal 43 huruf [e] UU 22/ 1999.

Dalam konteks Daerah Jambi, hal yang tidak bisa di pungkiri bahwa propinsi Jambi masih kalah jauh di banding dengan propinsi lain baik dari sumber daya manusia maupun kemajuan-kemajuan pembangunan yang telah di capai.

Pilkada 2005 yang lalu merupakan pilkada yang tentunya dirasakan berbeda dengan pilkada-pilkada yang pernah digelar sebelumnya. Di mana kepala daerah tidak lagi dipilih oleh anggota DPRD. Kepala daerah langsung dipilih oleh rakyat. Sehingga rakyat dapat memilih calon sosok pemimpin yang dinilai dapat menjalankan agenda reformasi dan demokrasi serta amanat kerakyatan. Sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Sebenarnya lahirnya UU No. 32 tahun 2004 adalah hasil dari revisi atau pengganti UU No 22 Tahun 1999. UU ini muncul untuk merespon ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif. Masyarakat menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat menjalankan amanat rakyat. DPRD yang merupakan representatif rakyat hanyalah mengutamakan kepentingan diri sendiri (interest pribadi) dan kepentingan golongan (interest group), tidak dapat mewakili kepentingan rakyat (interest public).

Tendensi dan kecendrungan mementingkan kepentingan pribadi dan partai telah mencoreng nilai dan dasar demokrasi. Karena itulah pemilihan langsung berfungsi mengembalikan kekuasaan rakyat (publik). Pemilihan langsung dapat menjamin tercapainya good governance dan clean governance yang berlandaskan demokrasi kerakyatan.

Dalam kerangka seperti inilah, pilkada langsung menjadi momentum untuk mempertegas optimisme masyarakat dalam pengembangan dan penumbuhan demokrasi. Pilkada langsung, mau tidak mau akan meletakkan aspirasi publik sebagai bagian awal dalam pengembangan dan penumbuhan demokrasi yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

@Mantan Ketua Imaji Periode 2002-2004

]]> http://himajionline.wordpress.com/2008/10/29/peran-himaji-dalam-otonomi-daerah/feed/ 0 himajionline